Persekongkolan Calo dan Samsat

Pemilik kendaraan bermotor tentunya akan berurusan dengan Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat). Entah itu untuk keperluan membayar pajak kendaraan bermotor, pengurusan STNK, balik nama, dan sebagainya. Keberadaan Kantor Samsat sungguh membantu memudahkan proses pengurusan (baca: birokrasi) tersebut.

Lihatlah Kantor Samsat Batam yang terletak di kawasan Batu Ampar. Loket-loket pendaftaran, pembayaran, penyerahan berkas, pengambilan, dan sebagainya tampak rapi. Ruangan ber-AC. Pegawainya berseragam. Bangku-bangku antrian bersih dan tersusun rapi. Ada pesawat televisi juga di ruangan itu. Yang haus bisa ke suatu pojok ruangan, di sana ada air minum mineral yang tersedia dalam dispenser, lengkap dengan gelas plastiknya. Dekorasi ruangan informatif. Di banyak bagian dinding di ruangan dan luar ruangan tertera informasi dan peringatan penting. Antara lain petunjuk prosedur pengurusan. Yang paling banyak yaitu tulisan-tulisan peringatan yang berisi (kira-kira) Jangan Gunakan Jasa Calo, Jangan Menyuap Petugas, dan tulisan-tulisan sejenis lainnya.

Keasrian ruangan itu sedikit ternodai oleh petugas di bagian informasi. (Baca juga Petugas Masam di Samsat Batam). Ada satu perkara lagi yang menodai dan mengotori kantor itu: calo. Jumlahnya banyak, pria dan wanita. Penampilan dan tindak-tanduknya mudah dikenal. Tempat tongkrongannya pun ada. Sungguh bertolak belakang dengan tulisan-tulisan yang terpampang di Kantor Samsat itu sendiri.

Saya tidak tahu persis peraturan mengenai itu. Apakah keberadaan calo dalam urusan surat-menyurat kendaraan bermotor dibenarkan? Pengertian calo itu sendiri saya juga tidak tahu persis. Katakanlah begini. Saya membantu membayarkan pajak sepeda motor milik teman saya yang sedang berada di luar kota, misalnya. Semua syarat-syaratnya saya penuhi, seperti surat kuasa, KTP pemilik dan sebagainya. Apakah lantas saya dikatakan calo?

Secara pribadi, saya oke-oke saja terhadap keberadaan mereka (asal sesuai prosedur). Para calo ini membantu mereka-mereka yang tidak sempat atau tak memiliki waktu untuk urusan di kantor Samsat. Yang menjadi soal adalah, petugas melayani calo dengan sangat baik (penuh kemesraan), berbeda dengan warga yang mengurus sendiri.

Calo tidak perlu repot-repot mengambil nomor antrian dan duduk manis menunggu panggilan dari petugas. Yang saya amati, calo langsung ke loket petugas untuk memberikan berkas-berkasnya. Berkas yang diurus itu pun tidak hanya satu berkas. Sekaligus beberapa berkas. Selanjutnya langsung ke loket pembayaran. Menunggu sebentar berkasnya diproses, selanjutnya langsung mengambil berkas di loket terakhir. Semua dilakukan calo tanpa harus ikut antri. Pertanyaannya, mengapa demikian? Setiap kemudahan tentu ada harganya. Apakah calo sudah setor sejumlah uang kepada petugas agar tak ikut antri?

Pertanyaan berikutnya, apakah berkas yang diajukan calo ke petugas sama lengkapnya dengan berkas warga yang mengurus sendiri? Apakah memakai surat kuasa? Apakah lengkap dengan KTP pemilik kendaraan? Tanyakan saja langsung pada calo-calo itu.

Lain hal lagi, bagi warga yang mengurus sendiri diharuskan membeli map di sana. Harganya lima ribu rupiah. Apakah map itu suatu keharusan? Tidak bisakah dengan menggunakan map-map biasa yang harganya hanya lima ratus atau seribu rupiah? Yang saya lihat, para calo menenteng berkas-berkas tanpa menggunakan map seperti yang digunakan warga.

Kantor Samsat bagi banyak orang menjadi sindrom. Sindrom yang membuat orang malas mendatanginya atau berurusan. Sebagian orang memilih menyerahkan urusannya ke calo atau jasa-jasa pengurusan. Orang memilih demikian, karena hitung-hitungan dengan harga (baca: birokrasi) yang harus dibayar jika mengurus sendiri. Harus mengantri, menunggu, mempersiapkan banyak berkas, menghadapi muka masam petugas, dan lainnya.

Harus diakui bahwa memang telah terjadi peningkatan pelayanan di berbagai instansi, termasuk Samsat. Tapi perubahan itu tak cukup baik. Apalagi kalau mau membandingkan dengan negara-negara lain, yang bahkan berumur tak lebih tua dari Indonesia. Kapankah semua urusan birokrasi menjadi mudah, bukan dimudah-mudahkan (untuk segelitir orang)?

 

Tautan terkait

Petugas Masam di Samsat Batam

Orang Besar Semua Beres

Dilema Parkir

Petugas Masam di Samsat Batam

Ada satu pemandangan yang sungguh tak sedap di mata (dan di hati). Seorang petugas (wanita) di bagian informasi Kantor Samsat Batam, susah sekali menebar senyumnya. Padahal posisinya sebagai staf di bagian informasi.

Tak tahu apa yang salah. Apakah memang bawaannya seperti itu atau ada alasan lainnya. Tapi sepertinya ia tidak menghidap masalah (penyakit) susah senyum. Buktinya wanita berjilbab itu bisa tersenyum dengan rekan-rekan kerjanya. Justru kepada warga yang berurusan di kantor Samsat tersebut, ia susah sekali tersenyum. Atau yang menjadi penyebabnya adalah soal gaji yang diterimanya kecil? Entahlah. Tanyakan saja langsung pada oknumnya.

Aku rasa ini bukan hal subjektif, atau hanya aku yang mengalaminya. Ketika berhadapan dengannya, aku mencoba berbasa-basi dan bersenda gurau. Ternyata tak muncul juga senyumnya. Aku fikir, apa mungkin terhadap aku saja? Waktu duduk di bangku antrian, aku memperhatikannya. Eh, ternyata muka masamnya itu juga menjadi “salam” bagi warga yang bertanya kepadanya.

Aku datang ke kantor Samsat tersebut dua kali (dua hari), karena ada syarat yang belum ku penuhi. Nah, oknum itu ternyata eh ternyata menunjukkan tabiat yang sama: susah (mahal) senyum.

Kepada manajemen instansi terkait, mohon diperhatikan petugasnya. Instansi Anda adalah instansi yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Instansi Anda adalah milik negara, bukan milik perorangan yang bisa Anda urus seenak hati sendiri. Kita (warga) datang ke sana bukan minta duit atau menunggu jatah sembako gratis. Kita datang menyetor duit, malah disambut dengan muka masam.

Orang Besar, Semua Beres

Berita terkait dengan Persekongkolan Calo dan Samsat.

Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu anggota legislatif pusat dan daerah, petinggi negara, pejabat pusat dan daerah, dan “orang-orang besar” lainnya tak pernah membayar pajak kendaraannya secara langsung? Padahal kita tahu, kendaraan mereka kadang tak satu, dan gonta-ganti pula.

Sungguh ironis memang. Mungkin karena mereka-mereka itu “orang besar” makanya tak pernah mengurus hal-hal seperti itu. Tinggal tunjuk anak buah, semua urusan beres. Di pihak penerima pembayaran pajak/birokrat pula, semua urusan dimudahkan. Kenapa? Karena berkas dihadapan mereka (yang mereka urus), adalah milik “orang besar.”

Berpuluh-puluh tahun sudah kita merdeka, tapi tak pernah ada perbaikan (baca: amat sangat lambat –itupun kalau ada). Keluhan dari masyarakat pula tak pernah ditanggap. Hanya sebatas lips service saja. Makanya lah, tak pernah ada keputusan atau kebijakan dari para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan tersebut yang memperhatikan hal-hal sedemikian. Kalau pun ada, ahh.. teori! Praktiknya?!